Beranda POLITIK DPP PDI-Perjuangan Resmi Melaporkan Pembakaran Bendera Partainya, Polisi Janji Akan Menyelidikinya

DPP PDI-Perjuangan Resmi Melaporkan Pembakaran Bendera Partainya, Polisi Janji Akan Menyelidikinya

-

Suarabinjai–Polisi berjanji akan bekerja secara profesional untuk mendalami peristiwa pembakaran bendera PDI Perjuangan.

Pembakaran bendera PDI-P itu terjadi saat aksi unjuk rasa penolakan atas RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2020).

“Polisi akan melakukan penyelidikan secara profesional,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/6/2020).

Sejauh ini, polisi belum menerima laporan mengenai peristiwa tersebut.

Nantinya, apabila laporan sudah diterima, polisi akan mendalaminya.

Menurut Argo, semua laporan masyarakat yang diterima pihak kepolisian akan didalami untuk menemukan unsur dugaan tindak pidananya atau tidak.

“Nanti setelah ada laporan yang kita terima, tim penyidik yang akan mendalami laporan tersebut,” ujarnya.

“Nanti akan meminta keterangan daripada pelapor, saksi-saksi lain juga kita akan lakukan pemeriksaan,” sambung dia.

Terkait peristiwa tersebut, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, ada pihak-pihak yang sengaja membuat kegaduhan dalam aksi demonstrasi tersebut.

“Meskipun ada pihak yang sengaja memancing di air keruh, termasuk aksi provokasi dengan membakar bendera partai. Kami percaya rakyat tidak akan mudah terprovokasi,” kata Hasto dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6/2020).

Peristiwa pembakaran bendera itu juga menjadi perhatian serius Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Kamis (25/6/2020), Megawati mengeluarkan surat perintah harian kepada semua kader PDI-P di seluruh Indonesia.

Melalui surat tersebut, ia meminta aksi pembakaran bendera itu diproses secara hukum.

Setiap kader PDI-P yang mengetahuinya harus mengawal proses hukum tersebut.

Megawati juga menegaskan, partainya tidak pernah memiliki keinginan untuk memecah belah bangsa Indonesia.

Sementara itu, pihak Persaudaraan Alumni 212 tidak mempermasalahkan langkah PDI Perjuangan yang membawa insiden pembakaran bendera PDI-P ke jalur hukum.

“Ini negara hukum. Jadi dari dulu kami menghargai proses hukum. Siapapun, silahkan mengambil jalur hukum jika ada pihak-pihak yang diduga melanggar hukum,” kata Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif, Jumat (26/6/2020).

Slamet berdalih, insiden pembakaran bendera PDI-P tersebut tidak termasuk ke dalam rencana aksi unjuk rasa, melainkan hanya spontanitas peserta aksi.

“Enggak, itu spontanitas saja itu. Saya sendiri tidak melihat langsung karena sedang audiensi di dalam,” kata Slamet.

Resmi Dilaporkan DPP PDI-P

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P DKI Jakarta, pada Jumat (26/6/2020) sore, melaporkan ke Polda Metro Jaya aksi pembakaran bendera partai itu oleh sejumlah orang pada Rabu lalu.

Aksi pembakaran bendera PDI-P itu terjadi saat aksi unjuk rasa penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu lalu.

Dalam laporan ke Polda Metro Jaya itu, pihak pelapor adalah pengacara PDI-P, Ronny Berty Talapessy, sementara pihak terlapor masih dalam proses penyelidikan.

“Kami telah resmi melaporkan terkait dengan perusakan bendera partai PDI-Perjuangan,” kata Ronny saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat.

Menurut Ronny, pembakaran bendera partai itu berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dan atau penghasutan untuk menyatakan permusuhan, kebencian, penghinaan terhadap golongan partai politik.

Dalam laporannya, Ronny melampirkan barang bukti, di antaranya print-out pemberitaan dan video pembakaran di media sosial.

Ditemui dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta, Wiliam Yani mengatakan, pihaknya melaporkan peristiwa pembakaran bendera itu berdasarkan perintah pimpinan partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

“Kami meminta kepada pihak kepolisian, selain pembakar itu tolong dicek, juga ada enggak dalangnya, ada enggak orang di belakangnya yang membuat suasana ini jadi panas,” ujar Wiliam.

Pasal yang disangkakan dalam laporan tersebut adalah Pasal 160 KUHP dan atau 170 KUHP dan atau pasal 156 KUHP tentang Tindak Pidana Kekerasan atau Pengrusakan terhadap barang dan atau Penghasutan untuk Menyatakan Perasaan Permusuhan, Kebencian, atau Penghinaan terhadap Golongan Partai Politik.

Peristiwa pembakaran bendera itu menjadi perhatian serius Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Kamis kemarin, Megawati mengeluarkan surat perintah harian kepada semua kader PDI-P di seluruh Indonesia.

Melalui surat tersebut, ia meminta aksi pembakaran bendera itu diproses secara hukum.

Setiap kader PDI-P yang mengetahuinya harus mengawal proses hukum tersebut.

Megawati juga menegaskan, partainya tidak pernah memiliki keinginan untuk memecah belah bangsa Indonesia.

(suarabinjai.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA UTAMA

Danrem 023/KS Pimpin Penyerahan Tugas Kasrem 023/KS, Sertijab Dua Dandim dan Satu Danyon

Sibolga, SB Komandwn Korem 023/Kawal Samudera, Kolonel Inf Fabriel Buyung Sikumbang, SH, MM, memimpin acara...

Pangdam I/BB Pimpin Setijab 9 Pamen

Medan, SB Panglima Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan (Pangdam I/BB) Mayjen TNI Irwansyah MA., MSc.,...

Dinas Ketapang dan Pertanian Binjai Periksa Hewan Kuban, Agustawan : Jumlah Hewan Kurban Menurun 53 Persen

Binjai, SB Tim Monitoring Kesehatan Hewan Kurban Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban...

Pangdam I/BB Sambut Kunjungan Danpussenarhanud ke Makodam I/BB

Medan, SB Panglima Kodam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Irwansyah, MA.,MSc., menerima Kunjungan Danpussenarhanud Mayjen TNI...

Pangdam I/BB Lakukan Kunjungan Kerja ke Batalyon Arhanud 11/WBY

Binjai, SB Pangdam I/BB Mayjen TNI Irwansyah, MA, MSc, didampingi Ketua Persit KCK PD I/BB Ny. Neneng Irwansyah melakukan kunjungan...