Beranda LAINNYA PENDIDIKAN Hapus Ujian Nasional dan Ganti jadi Merdeka Belajar, Fraksi PDIP Minta Nadiem...

Hapus Ujian Nasional dan Ganti jadi Merdeka Belajar, Fraksi PDIP Minta Nadiem Jelaskan Detailnya

-

Suarabinjai,–Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim akan mengganti ujian nasional (UN) dengan assesment mulai tahun ajaran 2021.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi X DPR RI fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira melihat metode asesmen tersebut harus dijelaskan secara detail.

“Metode evaluasi proses belajar baru ini tentu harus dijelaskan lebih detail terutama menyangkut proses dan Implementasi nya,” ujar Andreas, Kamis (12/12/2019).

Ia mengharapkan penjelasan detail itu membuat tetap adanya pola dan standardisasi yang menjadi acuan bagi lembaga pendidikan dan para guru.

Andreas juga mengatakan metode evaluasi dengan asesmen kompetensi minimum ini harus memperhatikan link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

“Sehingga diharapkan dapat melahirkan generasi muda Indonesia yang siap masuk dunia kerja dan melahirkan tenaga kerja profesional. Terutama sesuai dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari lembaga pendidikan dan bidang kerja yang dibutuhkan,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim akhirnya membeberkan program pengganti ujian nasional (UN).

Nadiem memastikan bahwa program UN akan tetap dilaksanakan pada 2020.

 
Namun, pada 2021 program ini akan digantikan dengan pertimbangan telah dilakukan persiapan oleh pihak sekolah dan siswa untuk menghadapinya.

“Pada tahun 2021, UN itu akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter,” ujar Nadiem saat Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019). 

Mendikbud Nadiem Makarim saat Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Nadiem mengungkapkan UN tetap dipertahankan pada 2020 dengan pertimbangan telah dilakukan persiapan oleh pihak sekolah dan siswa untuk menghadapinya.

“Untuk 2020, UN akan dilaksanakan sesuai seperti tahun sebelumnya. Jadi 2020, bagi banyak orang tua yang sudah investasi buat anaknya belajar mendapat angka terbaik di UN itu silakan lanjut untuk 2020. Tapi itu hari terakhir UN seperti format sekarang diselenggarakan,” tutur Nadiem.

Perubahan program UN ini termasuk dalam empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”.

Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

Komentar DPR soal Wacana Hapus UN 

Anggota Komisi X DPR Fraksi PPP Illiza Sa’aduddin Djamal menyebut pihaknya menyambut baik wacana penghapusan UN dan mendorong adanya kajian secara menyeluruh.
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PPP, Illiza Sa’aduddin DJamal menyebut pihaknya menyambut baik wacana Mendikbud tersebut.

“Wacana yang disampaikan menteri kita, Pak Nadiem, kami menyambut baik dan mendorong itu agar ada kajian secara menyeluruh,” ungkap Illiza dalam acara ‘Sapa Indonesia Akhir Pekan’ , Sabtu (30/11/2019) lalu.

Sebelumnya, Anggota Komisi X DPR itu menyampaikan, wacana penghapusan UN menjadi kesempatan untuk mengevaluasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), secara menyeluruh.

“Saya melihat ini adalah kesempatan untuk melakukan kajian evaluasi secara menyeluruh terhadap keberadaan UNBK ini sendiri,” ujarnya.

Pasalnya, menurut Illiza, saat ini terjadi ketimpangan yang luar biasa antara pendidikan di perkotaan dan di pedesaan.

Terlebih, jika dibandingkan dengan wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Ketimpangan yang dimaksud meliputi ketimpangan pendidikan hingga kemampuan guru. 

“Karena memang kita melihat ketimpangan kualitas pendidikan, infrastruktur, dan kemampuan gurunya sendiri.”

“Terjadi ketimpangan yang luar biasa antara wilayah perkotaan dan perdesaan, apalagi 3T,” jelas Illiza.

Melihat hal tersebut, menurut Illiza, keberadaan UNBK bukanlah solusi yang baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

“Karena ada ketimpangan ini, keberadaan UNBK sendiri tidak memberikan jawaban baik terhadap kualitas pendidikan itu sendiri,” katanya.

Oleh karena itu, Illiza mengatakan pihaknya menyambut baik wacana tersebut.

“Karena memang persoalan pendidikan ini menjadi persoalan utama, bagaimana melahirkan SDM unggul yang diinginkan presiden kita, itu semua berbasis dari pendidikan itu sendiri,” jelasnya.

Sementara itu, Illiza menilai pelaksanaan UNBK pun mengeluarkan dana yang tidak sedikit.

“Kita melihat dari sisi anggaran juga, pelaksanaan UNBK itu sendiri menghabiskan anggaran yang cukup banyak.”

“Jadi artinya ketika bicara tentang pemerataan, SDM, sarana-prasarana, ya mungkin anggaran itu juga meningkatkan kesejahteraan guru,” ujarnya. 

(suarabinjai.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA UTAMA

Cepat Redam Rusuh Rutan Kabanjahe, TJI Apresiasi Kapoldasu

Jakarta, SB Direktur The Jakarta Institute Reza Fahlevi mengapresiasi penanganan cepat dan tepat Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani...

Mantan Kapolres Binjai Serah Terima Jabatan Menjadi Kapolres Jepara Di Mapolda Jawa Tengah

Jepara, SB Mantan Kapolres Binjai, AKBP Nugroho Tri Nuryanto SH, SIK, MH, Serah Terima Jabatan...

Bawa 50 Gram Diduga Sabu Ham di Tembak Polisi

Binjai, SB Satresnarkoba Polres Binjai berhasil mengamankan dua tersangka kurir narkotika di jalan Soekarno Hatta kelurahan Tunggurono kecamatan Binjai...

KPU RI Kunjungi Binjai, Evi : Binjai Siap Terapkan e-Rekap di Pilkada 2020

Binjai, SB Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyebut Kota Binjai merupakan salah satu...

Raih Medali di Kejurnas Bandung, Kapolres Binjai Beri Apresiasi Kepada Atlit Porkemi

Binjai, SB Kapolres Binjai AKBP Nugroho Tri Nuryanto memberikan apresiasi kepada para atlit Porkemi Binjai yang berhasil meraih medali...