Beranda POLITIK Ma'ruf Amin diminta mundur sebagai ketua, MUI akui ada desakan dari daerah

Ma’ruf Amin diminta mundur sebagai ketua, MUI akui ada desakan dari daerah

-

Suarabinjai,– Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi, Masduki Baidowi tidak menampik adanya desakan sejumlah daerah pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V di Nusa Tenggara Barat untuk meminta Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin mundur dari jabatannya pascadilantik menjadi Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2019.

“Memang ada desakan agar KH Ma’ruf Amin mundur setelah dilantik sebagai Wapres, tapi kembali lagi itu tergantung kehendak daerah,” ujarnya di Mataram, Kamis malam (10/10).

Ia menjelaskan, bila merujuk periodesasi masa jabatan, KH Ma’ruf Amin baru bisa meletakkan jabatan sebagai Ketua Umum MUI pada 2020, namun karena KH Ma’ruf Amin dilantik sebagai Wakil Presiden maka otomatis jabatan KH Ma’ruf Amin sebagai Ketua MUI bisa langsung mundur.

“Kalau mengikui aturan organisasi bisa selesai pada saat pelantikan. Nanti bisa saja tunjuk Pelaksana Tugas (Plt) atau seperti apa. Tapi kembali lagi semua itu tergantung perkembangan di daerah karena intinya MUI itu musyawarah mufakat,” jelas Masduki Baidowi.

Menurut Masduki, di dalam Rakesnas di NTB tidak ada agenda pembahasan pergantian posisi Ketua MUI, sebab, forum tertinggi membahas pergantian posisi Ketua Umum ada di Musyawarah Nasional. Sementara Rakernas sebagai forum di bawah Munas sifatnya akan membahas program-program kerja MUI ke depan.

“Di dalam agenda MUI Pusat tidak di agendakan itu, tapi sebagai forum yang posisi dan eksistensinya berada di bawah Munas bisa saja itu dibahas. Namun kembali lagi itu semua sangat tergantung dinamika daerah sepeti apa apakah ada usulan dari daerah dan bagaimana baiknya kita musyawarahkan,” ucapnya.

Masduki menegaskan persoalan pergantian posisi Ketua Umum MUI tergantung dinamika yang terjadi di daerah. Karena kalau mengikuti aturan Munas baru akan dilaksanakan antara bulan Agustus atau Oktober 2020.

“Kalau melihat masa jabatan KH Ma’ruf saat ini sudah berjalan 4,5 tahun. Tapi sekali lagi itu semua tergantung aspirasi daerah, bisa saja non aktif sebagai ketua hingga nanti dipertangungjawabkan di Munas,” katanya.

(suarabinjai.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA UTAMA

Cegah Penyebaran Covid 19, Sejumlah Jalan di Medan Akan Ditutup

Binjai, SB Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di kota Medan, Sumatra Utara, akan dilakukan pembatasan mobilitas masyarakat dengan melakukan...

Tolak Kekerasan Terhadap Umat Muslim di India, Ormas Islam Binjai Unjukrasa

Binjai, SB Ratusan mujahid yang tergabung dalam Presidium Ormas Islam dan Komunitas Muslim Kota Binjai menggelar aksi unjukrasa damai...

Pemko Apresiasi Porkemi Binjai Raih Medali di Kejurnas Bandung

Binjai, SB Pemerintah Kota (Pemko) Binjai beri apresiasi kepada atlit atlit Persatuan Olahraga Kempo Indonesia (Porkemi) Binjai yang meraih...

Cepat Redam Rusuh Rutan Kabanjahe, TJI Apresiasi Kapoldasu

Jakarta, SB Direktur The Jakarta Institute Reza Fahlevi mengapresiasi penanganan cepat dan tepat Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani...

Mantan Kapolres Binjai Serah Terima Jabatan Menjadi Kapolres Jepara Di Mapolda Jawa Tengah

Jepara, SB Mantan Kapolres Binjai, AKBP Nugroho Tri Nuryanto SH, SIK, MH, Serah Terima Jabatan...