MENYOAL PPKM, PAJAK DAN VAKSINASI WALIKOTA DIAM SERIBU BAHASA

0
83

Masih dalam suasana Pandemi Covid-19 di Kota Binjai khususnya, hampir seluruh Indonesia pada Umumnya. Dalam hal ini ada kebijakan pusat yang harus dijalankan di daerah, walau ada juga kebijakan yang harus diterjemahkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Di Binjai, dalam menyikapi soal wabah Covid 19 pemerintah memberlakukan PPKM level 3 dimana beberapa ruas jalan ditutup, sehingga banyak akses umum yang terganggu, bahkan sebagian masyarakat menilai ini bukan PPKM level 3, tetapi lebih tepat pengalihan jalan, sebab tidak ada aturan yang jelas, belum lagi penindakan atas tempat-tempat umum seperti : cafe, Mall dan tempat keramaian lain, seolah pemerintah daerah tebang pilih dalam penanganannya.

Belum usai masalah PPKM, pada 14 Agustus 2021 pemerintah Kota Binjai bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan vaksinasi massal, vaksinasi yang digelar dalam rangka menyambut HUT RI beberapa waktu lalu ini malah mengakibatkan kerumunan. Antusias ratusan warga yang ingin mendapatkan vaksin ini pula yang mengakibatkan kondisi membludak. Bahkan sempat terjadi kekisruhan dan kesalahpahaman antara warga dan pihak penyelenggara. Bagaimana mungkin masayarakat mematuhi prokes, sementara pemerintah sendiri justru menyediakan tempat untuk pelanggaran prokes.

Ditengah wabah yang melanda mengakibatkan lemahnya perekonomian warga Binjai, di saat itu pula pemerintah menerapkan pajak yang cukup memberatkan. Salah satunya pedangan pecel di Sumber Mulio Rejo Binjai mengaku ditagih pajak sebesar Rp 3 juta perbulannya. Nasib tukang pecal ini sama dengan tukang bakso yang ditagih pajak Rp 6 juta.

Salah seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan “kita ini sudah kesulitan mencari nafkah, karna PPKM ini pedagang kecil kek kita ini yg banyak kena dampaknya, omset anjlok, ditutup sana ditutup sini, banyak aspek yang dibatasi, tolong lah jangan lagi diberatkan dengan adanya pengutipan pajak lagi“ demikian beber warga atas keluhan kesulitan ekonomi yang mereka rasakan.

Aturan-aturan yang dibuat tampaknya jauh lebih mematikan dari pada virus yang melanda, bagaimana tidak, aturan PPKM yang sudah sangat mencekik pedagang kecil, ditambah aturan-aturan lain yang tak tinggal diam menekan masyarakat.

Saat awak media online Suara Binjai ingin mempertanyakan hal tersebut di atas, melalui audiensi dan telah melayangkan surat dengan nomor  01/SB/IX?2021, 02/SB/IX?2021, 03/SB/IX?2021  namun sampai berita ini ditulis walikota belum memberi jawaban, bahkan surat yang dilayangkan sudah 3 kali, tetapi  walikota  tetap bungkam diam seribu bahasa.

Menyikapi hal tersebut, saat pimpinan redaksi media online melakukan konferensi pers, akan menindak lanjutkan permasalahan ini ke Gubernur sumatera utara dan Ombudsman.

“Jika dalam waktu dekat tidak ada respon dan jawaban dari pemerintan Kota Binjai , maka hal ini akan kami teruskan ke Pemerintah TK I dan OMBUDSMAN” pungkas  Dedi Anora selaku Pimpinan Redaksi Media online Suara Binjai.

Beliau menilai ada sesuatu yang sepertinya ditutup-tutupi, terkesan pemerintah tidak transparan menangani persoalan yang ada, padahal ini menyangkut kepentingan masyarakat luas. Bukankah walikota dipilih oleh rakyat dan harus mementingkan kepentingan rakyat secara umum bukan kepentingn pribadi maupun golongan tertentu ( DEA ).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here