Home BINJAI & SEKITARNYA LANGKAT Pungli 31 Sekolah Dasar di Langkat, 3 Terdakwa Ini Terancam Pasal Tipikor...

Pungli 31 Sekolah Dasar di Langkat, 3 Terdakwa Ini Terancam Pasal Tipikor hingga Hukuman 20 Tahun

-

Suarabinjai,–Tiga Terdakwa Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Gebang, Langkat menjalani sidang perdana atas dugaan Korupsi Dana BOS 31 Sekolah Dasar (SD) di Pengadilan Tipikor Medan, Jumat (20/9/2019).

Ketiga terdakwa tersebut adalah Ketua K3S Nurmalinda Bangun, Sekretaris K3S Bakhtiar dan Bendahara K3S Agus Prayitno.

Ketiganya didakwa korupsi dengan melakukan pungli terhadap 31 Kepala Sekolah SD Negeri senilai Rp 72.450.000.

Perbuatan ketiga terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana.
Pasal tersebut berbunyi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau oang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Dimana ancaman pidana minimal empat tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara serta denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

Awal kejadian terjadi pada anggaran 2019 dimana APBN dianggarkan dana untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diperuntukan untuk SD, SMP dan SMA/SMK.

Bahwa di 2019, penerimaan dana BOS untuk kebupaten Langkat ada 581 Sekolah Dasar Negeri dengan total seluruhnya sebesar Rp. 15.439.200.000.

“Sedangkan khusus untuk Kecamatan Gebang ada 31 SD yaitu SD Negeri 056634 Air Tawar, SD Negeri 056025 Bukit Salak, SD Negeri 056023 Pasiran Paluh Manis, SD Negeri 050768 Air Hitam, SD Negeri 053991 Pasar Rawa, SD Negeri 050763 Gebang, SD Negeri 057227 Kebun Kelapa, SD Negeri 056635 Pasiran Air Hitam,” ungkap Jaksa Hendrik Sipahutar.

Lalu selanjutnya SD Negeri 058120 Bangun Sari, SD Negeri 050765 Gebang, SD Negeri 054947 Bukit Gereja, SD Negeri 054943 SImpang Limun, SD Negeri 056636 Kelantan, SD Negeri 050767 Perkebunan Serapuh, SD Negeri 057226 Pondok Mangga, SD Negeri 054948 Cinta Rakyat, SD Negeri 056026 Tangkahan Batak.

Selanjutnya SD Negeri 054945 Desa Dogang, SD Negeri 050770 Paya Bengkuang, SD Negeri 057225 Lorong Siku, SD Negeri 056024 Balai Gajah, SD Negeri 053992 Kwala Serapuh, SD Negeri 057761 Kwala Gebang, SD Negeri 057763 Jambur Labu, SD Negeri 056633 Gang Mangga, SD Negeri 050764 Gebang, SD Negeri 053990 Paluh Manis, SD Negeri 054944 Bukit Mengkirai, SD Negeri 050766 Padang Langkat, SD Negeri 054929 Kampung Baru dan SD Negeri 054946 Sangga Lima.

Dengan jumlah siswa sebanyak 4.495, sehingga total penerimaan dana BOS untuk SDN yang ada di Kecamatan Gebang sebesar Rp. 719.200.000,” tutur Hendrik.

Bahwa dari 31 Kepala SD Negeri yang ada di Kecamatan Gebang tersebut, dibentuk organisasi Kelompok Kerja Kepala Sekolah yang disingkat dengan sebutan K3S.

Sengan susunan adalah pada terdakwa Nurmalinda Bangun selaku Ketua,Bakhtiar selaku Sekretaris dan Agus Prayitno selaku Bendahara.

“Terhadap adanya bantuan pemerintah untuk Sd berupa BOS, maka terdakwa Nurmalinda bersama dengan Agus dan bersepakat untuk mengkoordinir para kepala SDN penerima dana BOS di Kecamatan Gebang untuk dikutip dana-dana,” jelas Hendrik.

Pengutipan ini guna pembelian berupa Plang sekolah, Spanduk bebas pungutan, Buku kegiatan ramadhan, Penggandaan naskah soal ujian tengah semester, Penggandaan naskah soal ujian akhir semester, Penggandaan naskah soal ujian try out kelas 6 , Foto Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat, Buku Agama Islam kelas 5 , Buku Matematika kelas 4, Buku Matematika kelas 2, Penggandaan kertas rapot.

Bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh ketiga terdakwa tidaklah dapat dibenarkan, karena Berdasarkan Lampiran Peraturan Mendikbud RI No 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler, pada BAB IV Penggunaan Dana, disebutkan bahwa penggunaan BOS Reguler di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Reguler Kepala Sekolah, guru dan Komite Sekolah.

“Sehingga perbuatan ketiga terdakwa yang membuat keputusan dan kesepakatan sendiri dalam menentukan penggunaan dana BOS masing-masing sekolah merupakana perbuatan melawan hukum dan tidak dapat dibenarkan,” tutur Jaksa.

Selanjutnya pada triwulan I, dana BOS akan direalisasikan dengan cara ditransfer kerekening masing-masing sekolah SD penerima dana BOS di Kecamatan Gebang.

Akan tetapi sebelum pencairan, ketiga terdakwa telah mengambil SP2D yang selanjutnya akan diserahkan kepada masing-masing kepala SDN penerima dana BOS tersebut.

“Sebelum diberikan SP2D tersebut pada tanggal 6 Mei 2019, ketiga terdakwa sepakat untuk mengadakan rapat dengan Kepsek SDN penerima dana BOS se Kecamatan Gebang dan berkumpul di Sekolah Dasar Negeri 050765 Gebang Kecamatan Gebang,” tutur Jaksa dari Kejati ini.

Dalam pertemuan tersebut ketiga terdakwa memerintahkan agar seluruh kepala sekolah menyetorkan kewajiban masing – masing sekolah kepada Agus dan Bakhtiar setelah Dana BOS telah dicairkan oleh para Kepala Sekolah.

Setelah dana masuk kerekening masing-masing SD Negeri selanjutnya ketiga terdakwa pada tanggal 9 Mei 2019 mengundang kembali para kepala sekolah Dasar Negeri penerima dana BOS se Kecamatan Gebang.

“Para terdakwa memerintahkan kepada masing-masing Kepala Sekolah untuk segera menyetor sebagai kewajiban, Bakhtiar telah bersepakat dengan mengirimkan pesan lewat WhatsAp group bernama “KEPSEK KEC. GEBANG”,” jelasnya.

Dimana isi pesan tersebut adalah, “Penyetoran besok aja di sd.3 jam 8. Trm ks” yang artinya meminta seluruh kepala sekolah dasar negeri se kecamatan Gebang penerima dana BOS untuk kumpul di SD Negeri 050765 Gebang pada tanggal 9 Mei 2019 jam 8.

Bahwa sesuai dengan pesan dari WhatsApp (WA) grup tersebut para kepsek datang untuk menyetorkan kewajiban sebagaimana yang telah diminta pengurus K3S.

Pada saat pertemuan tersebut oleh terdakwa selaku ketua K3S memberikan pengarahan kepada kepala SD Negeri penerima dana BOS se Kecamatan Gebang yang hadir untuk segera menyetorkan kewajibannya.

“Bahwa rincian masing-masing penerimaan dana BOS yang disetorkan oleh masing-masing kepala Sekolah Dasar Negeri Se Kecamatan Gebang kepada terdakwa Agus sebanyak Rp. 35.700.000. dana yang dikumpulkan oleh terdakwa Bakhtiar adalah sebesar Rp 36.750.000,” jelas Hendrik.

Bahwa ketiga terdakwa melakukan pengutipan dana BOS yang diterima oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri se Kecamatan Gebang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

(suarabinjai.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA UTAMA

Wali Kota Binjai Hadiri Syukuran HUT ke 53 Batalyon Arhanud 11/WBY Binjai

Binjai, SBWali kota Binjai H.M. Idaham, SH, M.Si menghadiri acara syukuran dalam rangka HUT ke 53 Batalyon Arhanud 11/WBY di Mako YONARHANUD...

Dapat Tiga Penghargaan, KPU Binjai: “Kerja Belum Selesai, Belum Apa-apa”

Binjai, SB Setelah sebelumnya mendapat penghargaan peringkat ketiga berprestasi tingkat Sumut kategori Elemen DPK Terlengkap pemilu 2019, beberapa waktu...

Walikota Terima Audiensi Panitia Reuni Akbar Smansa

Binjai, SBPanitia reuni akbar SMA Negeri 1 (Smansa) Binjai berkunjung ke Kantor Walikota Binjai, guna memantapkan rencana terkait reuni yang akan digelar...

Tingkatkan Partisipasi Pilkada Tahun 2020, KPU Binjai Lakukan Evaluasi

Binjai, SB Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai Melaksanakan evaluasi...

Pertandingan Voli Antar SMA Dukung Medan Kota Atlet dan Ajak Jauhi Narkoba

Suarabinjai,- Dalam rangka menyambut HUT TNI ke 74 Tahun 2019, Kodim 0201/BS menggelar Pertandingan Bola Voli Tingkat SMA sederajat se-Kota Medan di...