Home BINJAI & SEKITARNYA MEDAN Sekretaris dan Kabid Dikdas Siantar 'Buang Badan' Tentang Laporan Kepsek, soal Pungli...

Sekretaris dan Kabid Dikdas Siantar ‘Buang Badan’ Tentang Laporan Kepsek, soal Pungli Dana BOS

-

Suarabinjai, – Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar Rosmayana membantah ada terlibat kutipan liar Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di 160 Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2017/2018. Kutipan itu dengan perhitungan Rp 7 ribu per siswa di setiap sekolah.

Rosmayana mengatakan pada tahun itu, ia masih menjabat sebagai kepala sekolah. 

Rosmayana yang mengaku sedang di luar kota mengatakan tentang dugaan kutipan yang dilakukan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) atas suruhah Dinas Pendidikan merupakan tanggung jawab Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Ali Hasan Siregar. 

“Saya gak tahu ada kutipan Dana BOS itu. Ibu jadi sekretaris tahun 2019. Saya masih Kepsek saat itu. Dia yg mengelola semua. Namanya juga Dikdas, Pendidikan Dasar. Dia (Ali Hasan Siregar) semua yang mengurus. Ada kutipan itu Dikdas yang lebih tahu,”katanya saat dihubungi via seluler, Selasa (5/11/2019). 

Rosmayana juga membantah ikut terlibat dalam kasus pengutipan penerbitan SKHU bagi kelas VI SD. Ia juga menyarankan untuk menanyakan pungutan itu ke Kabid Dikdas. 

Sementara tentang ada puluhan kepala sekolah yang masih berstatus Pelaksanatugas (Plt) hingga tiga tahun, Rosmayana mengatakan terbentur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. Para guru yang belum definitif sebelum tahun 2018 tidak memiliki Nomor Unit Kepala Sekolah (NUKS) sehingga tidak bisa dipromosikan. Ia meniali para kepala sekolah itu terlambat menuntut itu. 

“Itu kan karena Permendikbud nomor 6 tahun 2018. Siapa yang bisa angkat mereka setelah tahun 2018. Gak beranilah. Bodoh itu (kepala sekolah). Kenapa dulu gak nuntut definitif,”katanya. 

Tentang adanya bentuk diskriminasi terhadap Kepsek yang baru dimutasi langsung definitif, Rosmayana mengatakan itu memang dari awal sudah berstatus definitif. 

“Kalau definitif bisa geser sana geser sini kan didapodik itu kelihatan. NUKS nya ada. Sekarang mereka pun lagi proses Diklat dan Penguatan. Memang poisisi definitif tetap definitif saat penggeseran. Kita angkat baru yang gak boleh. Kalau roker gak ada larangan,”ujarnya. 

Kepala Inspektorat Kota Pematangsiantar Eka Hendra mengatakan baru mengetahui tentang adanya pungutan liar Dana BOS tahun 2017/2018. Ia menyarankan para kepala sekolah untuk melaporkan kejadian ini ke Walikota. Eka Hendra membantah sudah melalukan penyelidikan terhadap kasus kutipan liar itu. Seperti yang tertulis dalam surat keluhan para kepala sekolah ke DPRD Kota Pematamgsiantar. 

“Kami bukan memerika kasus kutipan Dana BOS itu. Tapi, memang selalu memeriksa anggaran Dana BOS. Kalau kutipan ini kami baru tahu tadi pagi. Makanya, saya sarankan kepala sekolah untuk melaporkan ini ke Walikotu dulu. Lalu, Walikota yang menyuruh kami memeriksa kasus ini,”katanya. 

Sebelumnya, Para Kepala Sekolah SD Negeri dan Swasta mengeluhkan adanya kutipan liar yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar. Para Kepala Sekolah menlayangkan surat ke Kantor DPRD Kota Pematangsiantar pada Senin (4/11/2019). 

Dalam laporan yang mencantumkan sembilan nama kepala sekolah itu menuntut lima poin yang diadukan. Ada pun lima poin itu yakni banyak kepala sekolah yang masih berstatus Pelaksanatugas(Plt) yang sudah bekerja selama tiga tahun, ada beberapa kepala sekolah yang baru dimutasi langsung diangkat definitif, dan ada pengutipan liar seperti biaya penerbitan SKHU bagi siswa kelas VI SD wajib membayar Rp 6 ribu, dan Dinas Pendidikan megutip dana BOS Rp 6 ribu per siswa tahun 2017/2018. 

“Pengutipan itu atas nama Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar. Seluruh kutipan disetor ke K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) hingga saat ini sudah diperiksa oleh Inspektorat,”demikian kutipan surat itu, Selasa (5/11/2019). 

Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar Ali Hasan Siregar juga membantah ada memerintahkan para kepala sekolah untuk menyetor dana BOS yang cair tiap tiga bulan sekali itu. 

Ia mengatakan dana BOS langsung dicairkan ke rekening sekolah. Saat disinggung kutipan dilakukan oleh K3S, Ali Hasan mengatakan tidak tahu menahu. 

“Gak tahu kita itu bah. Kami gak pernah mungut. Saya gak pernah perintahkan itu ke K3S. Pungutan Dana BOS itu langsung ke rekening sekolah,”katanya saat diwawancarai di ruangannya. 

Ali Hasan juga tidak mengungkapkan tentang keluhan kepala sekolah yang masih berstatus Pelaksanatuga selama tiga tahun. Ia menyarankan untuk konfirmasi ke Kepala Dinas Edi Noah dan Sekretaris Romayana. Sementara, dua pejabat itu sedang berada di luar kota. 

“Kalau tentang Plt langsung ke sekretaris,”katanya. 

Ali Hasan mengungkapkan ada 160 sekolah dasar negeri dan swata yang menerima Dana BOS di Kota Pematangsiantar. Untuk jumlah siswa SD, Ali Hasan beralasan harus membuka data lagi.

(suarabinjai.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA UTAMA

Raih Medali di Kejurnas Bandung, Kapolres Binjai Beri Apresiasi Kepada Atlit Porkemi

Binjai, SB Kapolres Binjai AKBP Nugroho Tri Nuryanto memberikan apresiasi kepada para atlit Porkemi Binjai yang berhasil meraih medali...

Berhasil Mengungkap Beberap Kasus Besar, Nugroho Dipromosikan Jadi Kapolres Jepara Polda Jateng

Binjai, SBKapolri Jenderal (Pol) Idham Azis mengeluarkan TR bernomor ST/3233/XII/KEP/2019 tertanggal 6 Desember 2019 tentang mutasi Kapolres Binjai, AKBP Nugroho Tri Nuryanto.Mantan...

Wanita Tanguh Zaman Milenial, Peraih mendali emas randori senior Kempo Kejurnas Bandung

Binjai, SB Menjalani kehidupan disiplin dan keras sudah tertanam pada diri...

Porkemi Binjai Raih Enam Medali di Kejurnas Bandung

Binjai, SB Meski kurang dukungan dari Pemko Binjai Porkemi tetap bisa meraih tiga emas satu perak dan dua perunggu...