Home POLITIK Sosok Guru Besar Ilmu Hukum UGM Prof Eddy yang Bikin Publik Kagum...

Sosok Guru Besar Ilmu Hukum UGM Prof Eddy yang Bikin Publik Kagum saat Bersaksi di MK

-

Suarabinjai,– Ketua Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, mempertanyakan kredibilitas Guru Besar Ilmu Hukum UGM Edward Omar Sharif Hiariej dalam memberikan keterangan ahli dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi ( MK).

Ahli hukum yang akrab disapa Eddy itu diajukan sebagi ahli oleh Tim Kuasa Hukum Pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Bambang menanyakan berapa banyak buku dan jurnal internasional yang ditulis oleh Eddy terkait persoalan pemilu.

“Sekarang saya ingin tanya, saya kagum pada sobat ahli tapi pertanyaannya, Anda sudah tulis berapa buku yang berkaitan dengan pemilu, yang berkaitan dengan TSM (kecurangan terstruktur, sistematis dan masif)?” ujar Bambang dalam sidang lanjutan sengketa pilpres di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (21/6/2019).

“Tunjukkan pada kami bahwa Anda benar-benar ahli.

Bukan ahli pembuktian, tetapi khusus pembuktian yang kaitannya dengan pemilu,” kata dia.

Awalnya, Bambang menuturkan bagaimana ahli yang IT yang ia ajukan, Jaswar Koto, dipertanyakan kredibilitasnya oleh Tim Kuasa Hukum Jokowi-Ma’ruf.

Padahal, kata Bambang, Jaswar Koto telah menghasilkan 22 buku dan ratusan jurnal terkait teknologi informasi.

Ahli kami kemarin ditanya dan agak setengah ditelanjangi oleh kolega kami dari pihak terkait, ‘apakah Anda pantas jadi ahli?’ Ahli kami itu punya 22 buku yang dihasilkan, ratusan jurnal yang dikemukakan dan dia ahli untuk finger print dan iris. Dipertanyakan keahliannya,” kata Bambang.

Lantas, Bambang meminta Eddy memberikan buku-buku dan jurnal yang ia tulis terkait masalah pemilu.

Sebab, menurut Bambang, Eddy merupakan ahli hukum tapi tidak pernah menulis atau menelaah persoalan kecurangan dalam pemilu.

“Berikan kami jurnal-jurnal internasional, sudah berapa banyak yang khusus mendiskusikan masalah ini dan berapa buku yang anda punya sehingga pantas disebut sebagai ahli,” kata Bambang.

“Kalau itu sudah dilakukan maka kami akan menakar anda ahli yang top. Jangan sampai ahlinya di A ngomongnya B, tapi tetap ngomong ahli,” ucapnya.

Sementara itu, Eddy hanya bertopang dagu menggunakan tangan kanannya saat Bambang mempertanyakan soal kredibilitasnya sebagai ahli dalam sengketa hasil pilpres.

Setelah itu, giliran rekan Bambang, Teuku Nasrullah, menyindir ahli hukum pidana Eddy.

Nasrullah menyebut,  sebagai kuasa hukum terselubung Jokowi-Ma’ruf.

Nasrullah bahkan sengaja tidak memberi pertanyaan apapun untuk memberi julukan itu.

“Saya tidak mengajukan pernyataan apapun dari kuasa hukum terselubung paslon 01 ini,” ujar Nasrullah dalam sidang sengketa pilpres, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (21/6/2019).

Nasrullah beralasan, materi yang disampaikan oleh Eddy dalam persidangan lebih mirip eksepsi dan pleidoi.

Karena itu, menurut Nasrullah, Eddy sudah bisa duduk di jajaran kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf dalam persidangan itu.

“Saya tidak marah meski menguliti satu per satu gugatan kami seperti isi pledoi,” kata Nasrullah.

Eddy mengakui dirinya memang belum pernah menulis buku yang spesifik membahas soal pemilu.

Namun, ia menekankan seorang profesor atau guru besar bidang hukum harus menguasai asas dan teori untuk menjawab segala persoalan hukum.

“Saya selalu mengatakan, yang namanya seorang guru besar, seorang profesor hukum, yang pertama harus dikuasai itu bukan bidang ilmunya,” ujar Eddy dalam sidang lanjutan sengketa hasil pilpres di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat(21/6/2019).

“Tapi yang harus pertama harus dikuasai itu adalah asas dan teori. Karena dengan asas dan teori itu dia bisa menjawab semua persoalan hukum.

Kendati memang saya belum pernah menulis secara spesifik soal pemilu,” ucapnya.

Eddy mengatakan, merujuk pada dua buku soal pembuktian, maka kualifikasi menentukan seseorang dapat dikatakan ahli atau tidak.

Kategori kualifikasi dibagi lagi menjadi dua aspek, yakni berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari bangku pendidikan yang resmi.

“Ketika bicara TSM (kecurangan terstruktur, sistematis dan masif), saya menulis buku soal pelanggaran HAM, pengantar hukum pidana internasional dan kalau melihat yang saya ungkapkan dalam keterangan ahli, saya lebih banyak mengutip persolan hukum pembuktian,” kata Eddy.

Kemudian Eddy juga menjawab jumlah buku yang telah ia tulis.

Ia meminta Bambang melihat daftar buku dalam dokumen CV yang ia serahkan ke MK.

“Kalau saudara tanya sudah berapa buku, saya kira tadi sudah melampirkan CV. Ada berapa buku, ada berapa jurnal internasional. Silakan. Nanti bisa diperiksa,” tutur dia.

“Kalau saya sebutkan mulai dari poin satu sampai poin 200 nanti sidang ini selesai.

Jadi bukan persoalan kualifikasi saya,” ujar Eddy.

Eddy juga juga menjawab keluhan Bambang yang merasa waktu yang diberikan Mahkamah Konstitusi ( MK) untuk menyelesaikan masalah sengketa pilpres terlalu singkat.

“Soal 15 saksi dalam satu hari, memang make sense juga, terstruktur, sistematis dan masif kok speedy trial? Tapi kodifikasi undang-undang pemilu kita memang sudah mengatur itu,” ujar Eddy.

Menurut Eddy, Undang-Undang tentang Pemilu memang sudah mengatur bahwa penyelesaian pelanggaran pemilu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dugaan pelanggaran yang ditangani Bawaslu juga mencakup pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif.

Sementara, undang-undang juga mengatur bahwa penetapan hasil perolehan suara dalam pemilihan umum dapat digugat di Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, kewenangan MK hanya sebatas mengenai hasil perolehan suara.

Selain itu, singkatnya waktu pembuktian di MK memang diatur singkat.

Kualitas pembuktian yang utama tidak ditentukan melalui pemeriksaan saksi-saksi.

Menurut Eddy, MK mencari kebenaran formal melalui hierarki bukti-bukti yang dibawa oleh para pihak yang terkait.

Eddy mengutip apa yang dikatakan Hakim Konstitusi Suhartoyo mengenai hierarki alat bukti.

“Seperti yang diterangkan Hakim Suhartoyo, keterangan saksi itu nomor tiga.

Yang pertama itu surat-surat, karena alat bukti yang terutama,” kata Eddy.

Eddy juga menyinggung tidak adanya bukti P.155 yang sempat ditanyakan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

”Maka begitu dokumen P.155 tidak ada, yah selesai,”ujar Eddy.

Doktor Hukum Pidana Termuda 

Melansir hukumonline, Eddy merupakan Guru Besar Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Yogyakarta, kelahiran Ambon, 10 April 1973.

Ia meraih gelar tertinggi di bidang akademis tersebut dalam usia yang terbilang masih muda.

Sebagai perbandingan, bila Hikmahanto Juwana mendapat gelar profesor termuda dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) di usia 38 tahun, Eddy mendapatkan gelar profesornya di usia 37 tahun dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM).

“Saat SK guru besar saya turun, 1 September 2010, saya berusia 37 tahun. Waktu mengusulkan umur 36,” tuturnya.

Sukses Eddy meraih gelar profesor di usia muda tak lepas dari pencapaiannya menyelesaikan kuliah program doktoral yang ditempuhnya dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan kebanyakan mahasiswa lain.

“Orang biasanya begitu sekolah doktor baru mulai riset, saya tidak. Saya sudah mengumpulkan bahan itu sejak saya short course di Prancis. 2001 saya sempat di Prancis 3 bulan. Di Strasbourg. Jadi saya katakan kepada pembimbing saya, Prof. Sugeng Istanto, ‘Prof, saya sudah punya bahan untuk disertasi’,” ujar Eddy.

Setelah mendapat persetujuan menulis, Eddy yang pernah menjadi Asisten Wakil Rektor Kemahasiswaan UGM periode 2002 – 2007, menyelesaikan draft disertasi pertamanya pada Maret 2008.

Disertasi Eddy membahas soal penyimpangan asas legalitas dalam pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM).

Kurang dari setahun, Eddy pun siap menghadapi ujian terbuka dengan promotor Prof. Marsudi Triatmodjo – sebab Prof. Sugeng sudah meninggal terlebih dulu – dan co-promotor Prof. Harkristuti Harkrisnowo. “Jadi saya terdaftar sebagai mahasiswa doktor itu 7 Februari 2007, saya dinyatakan sebagai doktor 27 Februari 2009,” kenang Eddy.

“2 tahun 20 hari. Dan memang Alhamdulillah rekor itu belum terpatahkan,” imbuhnya.

Bersaksi di Kasus Ahok 

Eddy juga pernah dihadirkan penasehat hukum dari Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada persidangan kasus dugaan penodaan agama yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Selasa (14/3/2017).

Ahok merupakan terdakwa dalam kasus tersebut.

Jaksa sempat berdebat dengan tim kuasa hukum Ahok dan menolak kesaksian Eddy.

“Itu ada ceritanya tersendiri kenapa Prof Eddy ini tidak kami ajukan (pertanyaan). Di penolakan, saya mengatakan, ada sesuatu yang tidak etis,” kata Ketua JPU Ali Mukartono, di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, tempat sidang itu digelar.

Ali mengatakan, Eddy sempat menghubungi jaksa dan menyatakan bahwa dirinya akan diajukan sebagai saksi ahli oleh penasehat hukum jika jaksa tak menghadirkannya sebagai ahli.

Jaksa sendiri sudah berniat akan mengajukan Eddy sebagai saksi ahli hukum pidana.

“Asumsi saya terjadi hubungan antara penasehat hukum dengan yang bersangkutan. Padahal yang bersangkutan tahu bahwa dia menjadi ahli, itu yang mengajukan penyidik, bukan penasehat hukum,” kata Ali. Menurut Ali, seharusnya Eddy menunggu panggilan untuk dihadirkan dalam persidangan.

Namun majelis hakim akhirnya mengizinkan Eddy untuk menyampaikan kesaksiannya.

“Kami keberatan bukan masalah keterangannya, keterangannya sih masih sama dengan BAP (berita acara pemeriksaan) dan netral.

Hanya ada sikap yang kurang etis, (penasehat hukum) menghubungi ahli dari pihak penyidik,” kata Ali.

Pembahasan netizen

Munculnya Prof Eddy ini sebagai saksi ahli pidana di persidangan MK mengundang perhatian publik.

Bahkan menjadi pembahasan netizen di media sosial.

Mereka kagum terhadap penjelasan Prof Eddy.

Salah satu akun Facebook @Suroso Kencus menuliskan kekagumannya pada penjelasan saksi ahli Prof Eddy tersebut.

“MALAIKAT TELAH DATANG
Semua orang seperti dininabobokan, 
terbuai dalam pesona, terlena dalam paparan kidung kebenaran. 
Itulah suasana saat SAKSI AHLI dari TKN memaparkan dalil dalil hukum (Prof Edy dan Prof. Heru). Dimana semua yg hadir seperti mendapat pencerahan, sehingga semua hiruk pikuk sengketa, perdebatan dan perbedaan menjadi sirna. Suasana sidang menjadi hening dan damai. Kebenaran tlah teruji untuk menjadi pemenang dan pecundang disirnakan. Kemudian makin jelas Jokowi Makruf Amin menjadi pemenang, presiden dan wakil presiden pilihan rakyat Indonesia periode 2019-2024.”

“Nonton sidang MK hari ini jadi berasa mahasiswa lagi. Dikasih materi kuliah oleh dosenku prof. Edy…keren euy…#banggaKAGAMA#,” tulis akun @Walburga Netty pada laman Facebooknya.

“Masya Allah. Yang saya lihat malam ini Prof. Edy.H. memberikan kuliah gratis kepada seluruh yang hadir pada sidang MK. Termasuk penonton di rumah. Singkat, padat, cerdas dan detail.  Mudah dipahami  kesaksian dan keahlian beliau sangat relevan dengan kasus gugatan di MK. Menurut pengamatan saya saksi ahli ini membuat Sidang MK kelihatannya sangat dibantu untuk memutuskan perkara secara adil dan transparan dengan kupasan yang sangat mudah dipahami semua orang,” tulis akun @Yuliam Yan pada lamannya akun Facebooknya. 

“Setelah menyimak dengan saksama pemaparan Prof Edy, dan ditanggapi peserta sidang, ternyata hakim MK semua jago-jago,”tulis Ifin Fernandez.

“Luar biasa prof.Edy ini…mengingatkan saya kembali mata kuliah yang saya paling sebel Business Law,” tulis akun Sofyan Sim.

(suarabinjai.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA UTAMA

Hari Pertama PPDB SMPN 1 Binjai di Padati Warga

Binjai, SB Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) hari pertama di SMPN 1, Jalan Sultan Hasanuddin, Kec. Binjai Kota, dipadati warga, Selasa (2/7/2019).

15 Teknik Mengajar Guru Masa Kini

Menjadi guru merupakan pekerjaan yang menuntut pembaharuan di setiap harinya. Pembaharuan tersebut tak hanya berdasarkan instrument dalam pengajaran, namun dituntut untuk cerdas...

Guru Swasta di Binjai Belum Terima Dana Sertifikasi 3 Triwulan

Binjai, SB Guru guru sekolah swasta yang ada di kota Binjai hingga sekarang belum juga menerima dana sertifikasi selama 3 triwulan yang seharusnya...

Bermuasal Tanah 1,5 Hektare, ST Sewa Pembunuh Bayaran untuk Habisi Keluarga Pensiunan Polisi

Suarabinjai,-- Polda Sumut bersama Polres Dairi berhasil mengamankan 7 orang yang diduga pelaku percobaan pembunuhan berencana terhadap satu keluarga di Kelurahan Tiga Lingga, Kabupaten...

Undangan ke Medan, Sekeluarga Tewas dalam Kecelakaan Bus Sempati Star vs Xenia, 9 Orang Korban

Suarabinjai, - Bus Sempati Star bernomor polisi BL 776 AA terlibat tabrakan dengan minibus Daihatsu Xenia BK 1085 ZS. Kecelakaan itu...