Home BISNIS & EKONOMI Update Pemblokiran Iklan Rokok di Internet dan Medsos, Terkuak Permintaan Kemenkes pada...

Update Pemblokiran Iklan Rokok di Internet dan Medsos, Terkuak Permintaan Kemenkes pada Menkominfo

-

Suarabinjai,– Pemblokiran Iklan Rokok di Internet dan Medsos, Terkuak Permintaan Kemenkes pada Menkominfo.  

Kementerian Kesehatan minta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk melakukan pemblokiran iklan rokok di internet atau media sosial.

Pihak kementerian menyatakan Surat Menteri Kesehatan RI kepada Menteri Kominfo RI No TM.04.01/Menkes/314/2019 perihal Pemblokiran Iklan Rokok di Internet diterima oleh Kominfo pada hari ini pukul 13.30 WIB.

Ferdinandus Setu, Plt Kepala Biro Humas Kominfo RI, mengatakan, usai menerima surat tersebut Menteri Kominfo Rudiantara lansung memberikan arahan kepada Ditjen Aplikasi Informatika untuk melakukan crawling atau pengaisan terhadap konten iklan rokok di internet.

Tim AIS (pengais konten negatif) Kominfo langsung melakukan crawling dan ditemukan dan kenali 114 kanal baik Facebook, Instagram dan YouTube yang melanggar UU 36/2009 tentang Kesehatan Pasal 46, ayat (3) butir c tentang promosi rokok yang memperagakan wujud rokok.

“Saat ini Tim AIS Kominfo sedang melakukan proses take down atas akun atau konten pada platform-platform di atas,” kata Ferdinandus dalam siaran pers, Kamis (13/6/2019)

Rudiantara juga sudah berkomunikasi langsung Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek sebagai regulator kesehatan untuk menggelar rapat koordinasi teknis secepatnya, membahas kemungkinan pelanggaran atas pasal-pasal lainnya.

Sementara itu, pemerintah didesak untuk merevisi aturan yang memperbolehkan diskon harga rokok.

Hal itu disampaikan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) aturan yang memperbolehkan diskon harga rokok.

Menurut YLKI, ketentuan tersebut dinilai bertentangan dengan upaya pemerintah menurunkan tingkat konsumsi (prevalensi) merokok di Indonesia yang terus meningkat.

“Memang itu kebijakan ngawur. Racun, kok, diberikan diskon,” kata Ketua Harian YLKI, Tulus Abadi, Kamis (13/6/2019).

Tulus mengatakan, semangat pemerintah untuk menurunkan tingkat konsumsi rokok di Indonesia terganjal peraturan diskon tersebut.

“Intinya tidak ada diskon-diskonan. Pemerintah mau meracuni rakyatnya?” kata dia.

Ketentuan diskon rokok tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor 37/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Peraturan tersebut merupakan turunan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Saat PMK Nomor 146/2017 direvisi menjadi PMK 156/2018, ketentuan mengenai diskon rokok tidak diubah.

Dalam aturan tersebut, harga transaksi pasar (HTP) yang merupakan harga jual akhir rokok ke konsumen boleh 85 persen dari harga jual eceran (HJE) atau banderol yang tercantum dalam pita cukai.

Bahkan, produsen dapat menjual di bawah 85 persen dari banderol asalkan dilakukan tidak lebih dari 40 kota yang disurvei Kantor Bea Cukai.

Dengan demikian, konsumen mendapatkan diskon sampai 15 persen dari harga yang tertera dalam banderol.

Aturan ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan yang melarang potongan harga produk tembakau.

Sebelumnya peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Abdillah Ahsan, mengatakan, dari sudut pengendalian rokok, harga merupakan salah satu unsur paling penting.

Semakin mahal semakin baik dan jika sebaliknya, semakin murah semakin sulit proses pengendaliannya.

“Harga rokok itu harus mahal. Supaya tidak gampang dibeli siapa saja,” kata Abdillah.

Abdillah merekomendasikan agar HTP rokok bisa dinaikkan minimal menjadi 95 persen dari harga banderol, bahkan Idealnya hingga 100 persen.

Koordinasi ini dilakukan karena regulator dalam hal ini adalah Kemenkes yang bisa meng-interpretasikan legislasi atau regulasi dengan lebih baik.

Update Pemblokiran Iklan Rokok di Internet dan Medsos, Terkuak Permintaan Kemenkes pada Menkominfo

(suarabinjai.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA UTAMA

Hari Pertama PPDB SMPN 1 Binjai di Padati Warga

Binjai, SB Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) hari pertama di SMPN 1, Jalan Sultan Hasanuddin, Kec. Binjai Kota, dipadati warga, Selasa (2/7/2019).

15 Teknik Mengajar Guru Masa Kini

Menjadi guru merupakan pekerjaan yang menuntut pembaharuan di setiap harinya. Pembaharuan tersebut tak hanya berdasarkan instrument dalam pengajaran, namun dituntut untuk cerdas...

Guru Swasta di Binjai Belum Terima Dana Sertifikasi 3 Triwulan

Binjai, SB Guru guru sekolah swasta yang ada di kota Binjai hingga sekarang belum juga menerima dana sertifikasi selama 3 triwulan yang seharusnya...

Bermuasal Tanah 1,5 Hektare, ST Sewa Pembunuh Bayaran untuk Habisi Keluarga Pensiunan Polisi

Suarabinjai,-- Polda Sumut bersama Polres Dairi berhasil mengamankan 7 orang yang diduga pelaku percobaan pembunuhan berencana terhadap satu keluarga di Kelurahan Tiga Lingga, Kabupaten...

Undangan ke Medan, Sekeluarga Tewas dalam Kecelakaan Bus Sempati Star vs Xenia, 9 Orang Korban

Suarabinjai, - Bus Sempati Star bernomor polisi BL 776 AA terlibat tabrakan dengan minibus Daihatsu Xenia BK 1085 ZS. Kecelakaan itu...