Dituntut 5 Tahun Kurungan, PH SY Ajukan Pledoi

0
51

Binjai, SB

Proses hukum kasus dugaan korupsi CCTV atau 4 paket kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Binjai di tahun 2019 kini memasuki sidang pidana ke-11 di pengadilan Negeri Tipikor Medan, via daring. Terdakwa Syahrial menjalani sidang dari Lapas Kelas IIA Binjai.

Dalam sidang, JPU membacakan sejumlah poin inti dan keterangan dari para saksi yang pernah diperiksa dalam penyidikan dan pada persidangan sebelumnya.

Kasi Intelegent Kejaksaan Negri Binjai Muhammad Harris, menyampaikan bahwa dalam sidang JPU memaparkan fakta – fakta persidangan yang pada intinya dia (JPU) berpendapat bahwa terdakwa mengakui telah lalai membiarkan DPO Juanda Prasetowo mengerjkam 4 paket kegiatan di tahun 2019.

“terdakwa mengakui telah lalai sehingga menyebabkan terjadinya perbuatan yang merugikan keuangan negara, dalam hal ini keuangan daerah Kota Binjai,” sebut Harris lewat keterangan tertulisnya, Jum’at (3/6).

Disebut Harris, dalam persidangan ada hal-hal yang memberatkan terdakwa, yakni tak pernah mengakui perbuatannya sehingga dianggap tak mendukung kelancaran persidangan.

Berdasarkan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Binjai dengan Amar Tuntutan, bahwa perbuatan terdakwa melanggar dakwaan primairpasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUH Pidana dan Subsidiair pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUH Pidana.

“alhasil terdakwa dituntut pidana 5 (lima) tahun penjara dengan denda Rp.200.000.000, subsidair selama 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp.194.000.000,” jelasnya lagi.

Sementara terhadap DPO Juanda Prasetowo yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pengerjaan 4 paket pengadaan CCTV, dijatuhi pidana penjara 6 Tahun kurungan dengan denda Rp.200.000.000 Subsidair 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp.194.489.000.

“hal-hal yang memberatkan terdakwa lantaran melarikan diri dan tidak bersedia memberikan keterangan maka dianggap tidak mendukung kelancaran penanganan hukum maupun persidangan. Putusan pidana terhadap Juanda Prasetowo juga akan dibacakan Majelis Hakim pada 17 Juni 2022 mendatang,” beber Harris.

Terdakwa dituntut pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara denda Rp.200.000.000 (dua ratus juta), Subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp.194.489.000,-Bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum ( JPU) tersebut MAJELIS HAKIM menyatakan akan membacakan putusan pidana pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022.

Jaksa Penuntut Umum ( JPU) berpendapat bahwa terdakwa JUANDA PRASTOWO benar dan terbukti bahwa dianya telah terbukti melakukan tindakan pidana korupsi dalam pekerjaan terhadap 4 paket kegiatan pada dinas perhubungan tahun 2019, sehingga menyebabkan terjadinya perbuatan yang merugikan keuangan negara dalam hal ini keuangan daerah kota Binjai.

Hal hal yang memberatkan terdakwa:Terdakwa MELARIKAN DIRI DAN TIDAK tidak bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sehingga dianggap tidak mendukung kelancaran penanganan hukum maupun persidangan.Bahwa sidang terhadap terdakwa JUANDA PRASTOWO dilakukan dengan Pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Binjai dengan Amar Tuntutan : perbuatan terdakwa melanggar dakwaan primair pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUH Pidana dan Subsidiair pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUH Pidana.

Terdakwa dituntut pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara denda Rp.200.000.000 (dua ratus juta), Subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp.194.489.000,-Bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum ( JPU) tersebut MAJELIS HAKIM menyatakan akan membacakan putusan pidana pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022.

Harris menambahkan, bahwa terhadap tuntutan JPU tersebut, katanya, pihak penasihat hukum terdakwa menyatakan bakal melakukan tanggapan pembelaan atas tuntutan (pledoi), pada Jum’at 17 Juni 2022 mendatang. (Kro)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here