Urgensi dan Existensi Keterlibatan Kaum Difable dalam Pemilu

0
41

Binjai, SB

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara mulai merencanakan keterlibatan penyandang Disabilitas atau kaum Difabel jelang Pemilihan Umum yang tahapannya dimulai pada 14 Juni 2022 pendatang.

Melibatakan kaum disabilitas dinilai sebagai pemanfaatan SDM dalam mensosialisasikan Pemantauan terkait tindakan pelanggaran Pemilu.

Anggota Bawaslu Sumut Divisi Pengawasan
Suhadi Sukendar, menyampaikan, bahwa berdasarkan Data dari Asosiasi Pengguna Jasa Internet
Indonesia(APJII) kaum Difable lebih aktif dalam menggunakan sosial Media.

” penetrasi pelaku pengguna internet yang ada di Indonesia meningkat 10 persen pertahunnya. Hingga tahun 2021, tercatat 146,83 juta pengguna di Indonesia,” beber Suhadi, saat memaparkan materi dalam kegiatan Sosialisasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas, di Hotel Kardova, Rabu (8/6/2022).

Ketua Bawaslu Kota Binjai Ari Nurwanto, menilai bahwa kaum Difable mempunyai hak yang sama untuk mengawasi jalannya pemilihan umum, khsususnya di Binjai.

“Ya, mereka juga memiliki hak untuk mengawasi berbagai upaya-upaya pelanggaran yang bisa berpotensi terjadinya kecurangan dalam pemilu. Maka kaum Difable juga punya hak untuk itu,” sebut Ari.

  • Money politik ada, tapi sulit dibuktikan

Money Politik menurut Suhadi Sekundar dapat dilihat tapi susah dibuktikan. Masyarakat mengatakan ada. Ini miris, karna hak asasi kita diperdagangkan lantaran tingkat kesadaran yang rendah.

Apa solusinya, kata dia, maka melalui forum ini saya berharap kaum Difable mensosialisasikan ‘haramnya’ money politik. Bisa dilaporkan, namun demikian harus jelas laporannya, harus ada bukti berupa kapan dilakukan, siapa orangnya, dan dimana tempatnya.

“pengawasan Pemilu penting, namun kami juga minta untuk diingatkan agar tetap berada di Relnya,” ungkapnya lagi.

Sementara nara sumber dari NPC (Nasional Paralimpic) Binjai untuk Kaum Difable, Wahyu Widodo, mengatakan kesulitan di tengah-tengah masyarakat selama ini soal pelaporan terkait pelanggaran yang terjadi.

“Sulit memang dibuktikan (money politik), namun kedepannya, bagi masyarakat yang melihat fotokan saja, lalu viralkan,” katanya lagi. (Kro)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here